Wartawan Peras – Kejaksaan Negara( Kejari) Lampung Tengah menguak dugaan aplikasi pemerasan terhadap beberapa Aparatur Sipil Negeri( ASN) yang dicoba oleh oknum mengaku wartawan.
Aksi pemerasan itu dicoba dengan modus kerja sama media fiktif sampai ancaman memakai pesan berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK).
Kepala Seksi Tindak Pidana Spesial Kejari Lampung Tengah, Median Suwardi berkata, pemanggilan beberapa ASN dari Sekretariat DPRD Lampung Tengah dicoba sehabis terdapatnya laporan warga yang merasa ditekan buat membayar langganan media yang tidak sempat terbit.
“ Benar, kami telah memanggil sebagian orang dari Sekretariat DPRD buat dimintai penjelasan. Hasil klarifikasi menampilkan kesesuaian antara laporan pelapor dengan kenyataan di lapangan. Modusnya, memohon pembayaran kerja sama media, sementara itu medianya tidak terbit secara tertib,” ucap Median, Pekan( 26/ 10/ 2025).
Baca Juga : 4 Orang Diamankan Berserta 1 Polisi Saat Pesta Sabu
Bagi hasil pengecekan sedangkan, media yang digunakan pelakon cuma dicetak terbatas buat formalitas penagihan ke lembaga pemerintah. Apalagi, dalam banyak permasalahan, duit telah dibayarkan tetapi koran tidak sempat diterima.
Kronologi Wartawan Peras Para Korban
“ Koran itu cuma dicetak buat menagih ke lembaga. Kadangkala duit telah dibayar, tetapi korannya tidak terdapat. Dikala ditanya, pelakon malah marah, mengecam, serta mengirim pesan suara bernada agresif,” jelas Median.
Tidak hanya intimidasi verbal, beberapa ASN pula mengaku khawatir melapor sebab pelakon diketahui mempunyai ikatan dengan pejabat wilayah serta sering mengaku dekat dengan aparat penegak hukum.
Lebih jauh, penyidik Kejari Lampung Tengah menciptakan kalau pelakon pula memakai pesan berlogo KPK buat menakut- nakuti korbannya. Pesan itu diklaim selaku pesan tugas formal, sementara itu sehabis ditelusuri nyatanya cuma pesan survei biasa dari tahun 2021.
“ Sehabis kami cek, pesan itu bukan pesan tugas formal KPK. Tidak terdapat perintah penyelidikan ataupun pengumpulan informasi semacam yang di informasikan pelakon. Kami yakinkan pelakon tidak mempunyai ikatan apa juga dengan KPK,” tegas Median.
Tidak cuma ASN di DPRD, ratusan sekolah di Lampung Tengah pula diucap jadi korban. Pelakon memohon pihak sekolah buat menganggarkan dana BOS ataupun APBD guna membayar langganan media fiktif dengan ancaman hendak diberitakan negatif bila menolak.
“ Dari informasi dini, terdapat lebih dari seratus sekolah yang jadi korban. Nilainya nyaris separuh miliyar rupiah per tahun bila ditotal, belum tercantum dari Diskominfo,” ungkap Median.
Kejari Lampung Tengah berkomitmen bersinergi dengan pihak kepolisian buat menindak tegas pelakon pemerasan berkedok pers.
“ Kami menunjang penuh langkah Kepolisian dalam pemberantasan premanisme. Hukum wajib ditegakkan supaya Lampung Tengah bersih dari aplikasi semacam ini,” tambahnya. Dapatkan grandprize besar bersama Paman Empire link permainan online dengan hadiah terbesar!
